DPK APINDO PURWAKARTA
Telp/Fax ( 0264 ) 209662
Menciptakan iklim usaha yang baik,melalui Hubungan Industrialisasi yang Harmonis
SEMINAR DPK APINDO PURWAKARTA 28 Maret 2012
DPK APINDO Purwakarta mengadakan acara Seminar yang di laksankan pada Tanggal 28 Maret 2012 di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta, dengan Tema "Menanggapi Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 mengenai Outsourcing dan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT)" selengkapnya...
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012 selengkapnya...
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2012
Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selengkapnya...
KING QUEEN FACTORY PURWAKARTA 2011
Dengan ini kami beritahukan Kegiatan Pemilihan "KING QUEEN FACTORY PURWAKARTA 2011" dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Purwakarta ke 180 dan Kabupaten Purwakarta ke 43, telah selesai dilaksanakan dengan acara puncak pada tanggal 15 Juli 2011 selengkapnya...
Surat Edaran Mendagri No.188/2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nornar 28 Tahun 2009 tentang Pajak- Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan untuk melaksanakan inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kabijakan Perbaikan Iklim Investasi di Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :Written by Administrator Thursday, 19 May 2011 09:44 selengkapnya...
Perda CSR Cacat Hukum
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, peraturan daerah (Perda) yang mengatur alokasi anggaran corporate social responsibility (CSR) untuk proyek-proyek program publik cacat hukum. Ketua bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Apindo Djimanto mengatakan, hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana atas Undang-Undang (UU) No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). selengkapnya...
Perbaikan Aturan Tenaga Kerja Tak Jelas
JAKARTA - Pemerintah harus segera menyelesaikan proses revisi dan penyusunan regulasi ketenagakerjaan, tata ruang, sampai pengadaan lahan untuk mengakselerasi investasi di sejumlah koridor ekonomi nasional. Perbaikan regulasi akan menjadi kunci menarik minat investor membangun industri, terutama padat karya, di koridor-koridor ekonomi. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Minggu (3/4/2011). Pemerintah telah menetapkan rencana induk pembangunan yang membagi Indonesia dalam enam koridor ekonomi meliputi koridor timur Sumatera dan utara Jawa Barat (I), pantai utara Jawa (II), Kalimantan (III), Sulawesi (IV), Papua (V), dan Jawa-Bali-Nusa Tenggara (VI). selengkapnya...
Industrial Relations Certification Program
Hubungan Industrial yang harmonis menjadi sebuah indikator awal tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Di tingkat makro, berkurangnya perselisihan hubungan industrial juga menjadi catatan positif bagi makro ekonomi Indonesia. DPN APINDO bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan Program “Industrial Relations Certification Professional (IRCP)” yang dipandu oleh ahli ahli Hubungan Industrial sebagai upaya mewujudkan Hubungan Industrial di perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak besar di tingkat nasional. selengkapnya...
Enam Prinsip Hubungan Industrial
Selama ini ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha selalu ditempatkan dalam posisi yang kurang baik. Sering dikatakan bahwa perusahaan berlaku sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Sebaliknya pekerja selalu diposisikan sebagai korban. Pertanyaannya apakah perusahaan yang bangkrut karena tekanan financialnya ambruk bukan merupakan korban? Apalagi kalau bangkrutnya perusahaan ada kontribusi dari pekerja. selengkapnya...
APINDO Sepakati Bayar Tagihan TDL Secara Cicilan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Umum APINDO Franky Sibarani mengungkapkan APINDO dan PLN sepakat mengambil jalan tengah berupa pembayaran sebagian tagihan secara cicilan bagi industri. Kepada Tribunnews.com, Selasa (22/2/2011), melalui pesan BlackBerry Messenger, Franky mengungkapkan catatan pertemuannya dengan Direktur Bisnis Dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamsudin, Senin (21/2) kemarin. selengkapnya...
EKONOM: PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR MENDESAK
..VIVAnews - Pembangunan infrastruktur Indonesia sungguh mendesak. Sebab, buruknya infrastruktur sangat berdampak pada inflasi dan daya saing sektor industri manufaktur. Pengamat ekonomi, Fauzi Ichsan menuturkan, infrastruktur di Indonesia yang tidak memadai juga terasa dalam hal inflasi. Di Indonesia, variasi harga barang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai empat sampai lima kali lipat. "Harga semen di Papua bisa empat kali harga semen di Jawa," kata dia di Jakarta, 21 Februari 2011. selengkapnya...
Copyright © 2012 DPK APINDO PURWAKARTA · All Rights Reserved