Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

VISITOR

Welcome !!
image

DPK APINDO PURWAKARTA

Telp/Fax ( 0264 ) 209662


Menciptakan iklim usaha yang baik,melalui Hubungan Industrialisasi yang Harmonis

SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.129-Bangsos/2014

Tantang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Purwakarta

selengkapnya...

Tue, 28 Jan 2014 @15:57

SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.135-Bangsos/2014

Tentang Penolakan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014

selengkapnya...

Tue, 28 Jan 2014 @09:33

SK GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG UMK TAHUN 2014

Surat Keputusan Gubernur Jabar tentang UMK 2014 Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2014. SK ini merupakan penetapan UMK 2014 Jabar oleh Gubernur Jawa Barat hasil rekomendasi dari seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Barat

selengkapnya...

Wed, 27 Nov 2013 @09:43

LOWONGAN PEKERJAAN UNTUK DOSEN TETAP

STIEB Perdana Mandiri dan Politeknik Perdana Mandiri Purwakarta Calon Dosen Tetap Dengan Persyaratan dan Kualifikasi Sebagai Berikut

selengkapnya...

Fri, 1 Nov 2013 @17:49

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-IND/PER/10/2013

selengkapnya...

Tue, 22 Oct 2013 @12:53

INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013

INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM

selengkapnya...

Mon, 7 Oct 2013 @11:47

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

selengkapnya...

Wed, 25 Jul 2012 @10:46

SEMINAR DPK APINDO PURWAKARTA 28 Maret 2012

DPK APINDO Purwakarta mengadakan acara Seminar yang di laksankan pada Tanggal 28 Maret 2012 di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta, dengan Tema "Menanggapi Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 mengenai Outsourcing dan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT)"

selengkapnya...

Mon, 2 Apr 2012 @13:16

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

selengkapnya...

Fri, 27 Jan 2012 @20:21

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2012

Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

selengkapnya...

Fri, 29 Jul 2011 @12:50

KING QUEEN FACTORY PURWAKARTA 2011

Dengan ini kami beritahukan Kegiatan Pemilihan "KING QUEEN FACTORY PURWAKARTA 2011" dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Purwakarta ke 180 dan Kabupaten Purwakarta ke 43, telah selesai dilaksanakan dengan acara puncak pada tanggal 15 Juli 2011

selengkapnya...

Fri, 29 Jul 2011 @11:29

Surat Edaran Mendagri No.188/2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nornar 28 Tahun 2009 tentang Pajak- Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan untuk melaksanakan inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kabijakan Perbaikan Iklim Investasi di Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :Written by Administrator Thursday, 19 May 2011 09:44

selengkapnya...

Tue, 24 May 2011 @15:59

Perda CSR Cacat Hukum

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, peraturan daerah (Perda) yang mengatur alokasi anggaran corporate social responsibility (CSR) untuk proyek-proyek program publik cacat hukum. Ketua bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Apindo Djimanto mengatakan, hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana atas Undang-Undang (UU) No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

selengkapnya...

Tue, 24 May 2011 @15:42

Perbaikan Aturan Tenaga Kerja Tak Jelas

JAKARTA - Pemerintah harus segera menyelesaikan proses revisi dan penyusunan regulasi ketenagakerjaan, tata ruang, sampai pengadaan lahan untuk mengakselerasi investasi di sejumlah koridor ekonomi nasional. Perbaikan regulasi akan menjadi kunci menarik minat investor membangun industri, terutama padat karya, di koridor-koridor ekonomi. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Minggu (3/4/2011). Pemerintah telah menetapkan rencana induk pembangunan yang membagi Indonesia dalam enam koridor ekonomi meliputi koridor timur Sumatera dan utara Jawa Barat (I), pantai utara Jawa (II), Kalimantan (III), Sulawesi (IV), Papua (V), dan Jawa-Bali-Nusa Tenggara (VI).

selengkapnya...

Thu, 28 Apr 2011 @13:06

Industrial Relations Certification Program

Hubungan Industrial yang harmonis menjadi sebuah indikator awal tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Di tingkat makro, berkurangnya perselisihan hubungan industrial juga menjadi catatan positif bagi makro ekonomi Indonesia. DPN APINDO bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan Program “Industrial Relations Certification Professional (IRCP)” yang dipandu oleh ahli ahli Hubungan Industrial sebagai upaya mewujudkan Hubungan Industrial di perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak besar di tingkat nasional.

selengkapnya...

Fri, 8 Apr 2011 @08:56

Enam Prinsip Hubungan Industrial

Selama ini ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha selalu ditempatkan dalam posisi yang kurang baik. Sering dikatakan bahwa perusahaan berlaku sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Sebaliknya pekerja selalu diposisikan sebagai korban. Pertanyaannya apakah perusahaan yang bangkrut karena tekanan financialnya ambruk bukan merupakan korban? Apalagi kalau bangkrutnya perusahaan ada kontribusi dari pekerja.

selengkapnya...

Wed, 2 Mar 2011 @08:36

APINDO Sepakati Bayar Tagihan TDL Secara Cicilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Umum APINDO Franky Sibarani mengungkapkan APINDO dan PLN sepakat mengambil jalan tengah berupa pembayaran sebagian tagihan secara cicilan bagi industri. Kepada Tribunnews.com, Selasa (22/2/2011), melalui pesan BlackBerry Messenger, Franky mengungkapkan catatan pertemuannya dengan Direktur Bisnis Dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamsudin, Senin (21/2) kemarin.

selengkapnya...

Wed, 2 Mar 2011 @08:35

EKONOM: PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR MENDESAK

..VIVAnews - Pembangunan infrastruktur Indonesia sungguh mendesak. Sebab, buruknya infrastruktur sangat berdampak pada inflasi dan daya saing sektor industri manufaktur. Pengamat ekonomi, Fauzi Ichsan menuturkan, infrastruktur di Indonesia yang tidak memadai juga terasa dalam hal inflasi. Di Indonesia, variasi harga barang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai empat sampai lima kali lipat. "Harga semen di Papua bisa empat kali harga semen di Jawa," kata dia di Jakarta, 21 Februari 2011.

selengkapnya...

Wed, 17 Mar 2010 @11:01

Copyright © 2016 DPK APINDO PURWAKARTA · All Rights Reserved